The Role of Client-Contractor Relationship in Solving Financing Failure in Construction Project

The construction industry supply chain emphasizes the importance of the client and contractor relationship. This research examines the process of evaluating the Contractors capability in selecting a contractor. This study also reviews how the project owner solves the problem during work. This research uses a qualitative and case study approach. The study is based on library research, the Delphi method, and content analysis. The results of the study show: (a) in building a relationship, PT XYZ and the Contractor has declared about its business legal documents to the ABC institution; (b) However, in building a relationship, PT XYZ was not transparent about its financial capabilities and business ownership structure; (c) PT XYZs failure to finance the project has disrupted the relationship of the two parties; (d) PT XYZ (Contractor) has declared about its financial failure; (d) the ABC institution overcomes it with a relationship beyond contract model, which is first to bail out the Contractors finances so that PT XYZ can still carry out the construction service contract to completion. The ABC institution decided to bail out PT.XYZ is primarily based on the values practiced by the ABC institution, known as LIGHT, which means Love, Integrity, Growth, Humanity, and Trust

TINJAUAN YURIDIS PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PENGAMBILAN ATAU TRANSFER DANA MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

According to civil code or Burgerlijk Wetboek (BW), article 1320, there are four legal conditions of business contract must be fulfilled by parties. One of condition is agreement. Based on this condition, the position of each parties must be equal at the same level. Besides, each parties must be exist and make effective communication before get in to that agreement. Commonly, every subjects in business transaction need dealing process first between one to another party, and than the parties goes to delivering or transfering the object of transaction. At least they have to know each other first if transaction will be implemented. But, this legal term is not fully found in one of banking transaction facilities that is automatic teller machine as we called Anjungan Tunai Mandiri (ATM). The legal issue which come out from this transaction system is particularly regarding to the subjects or parties. Every time the customer goes to ATM, she or he will not find another party existing there. It means that customer do transaction without presence of bank party. So, if ATM has broken and the balance in costumer account has decreased for debit, bank does not always liable for the costumer loss. Abstract in Bahasa Indonesia : Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), ada empat syarat sahnya suatu kontrak bisnis yang harus dipenuhi oleh para pihak. Salah satunya ialah kesepakatan. Berdasarkan syarat ini, posisi para pihak harus sejajar pada tingkat yang sama. Selain itu, masing-masing pihak harus eksis dan melakukan komunikasi yang efektif sebelum mencapai kesepakatan. Lazimnya, setiap subjek dalam transaksi bisnis membutuhkan proses persetujuan terlebih dahulu antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dan kemudian para pihak menuju pada penyerahan atau pemindahan objek transaksi. Paling tidak, mereka harus saling mengetahui bila transaksi akan dilaksanakan. Tetapi, syarat hukum ini tidak sepenuhnya ditemukan di salah satu fasilitas transaksi bank, yaitu automatic teller machine atau yang biasa disebut mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Permasalahan hukum yang timbul dari sistem transaksi ini adalah terkait dengan subjek atau para pihak. Setiap waktu nasabah pergi ke mesin ATM, ia tidak akan menemukan pihak lain berada di sana. Itu artinya bahwa nasabah melakukan transaksi tanpa kehadiran perwakilan pihak bank. Oleh karena itu, jika mesin ATM rusak dan saldo nasabah sudah berkurang karena sempat terdebet maka bank tidak selalu mau bertanggungjawab atas uang nasabah yang hilang itu. Kata kunci: transaksi, para pihak, kesepakatan, mesin ATM, kerugian nasabah

Hak Konsumen Bisnis Sepak Bola

Artikel semi ilmiah, studi literatur dan kajian huku

Kontroversi Pidana Kelalaian Tenaga Medis

Artikel semi ilmiah, riset studi kasus dan pustak

Langkah Progresif Menyikapi Norma Upah

Artikel Semi Ilmia

UU TPKS dalam Distorsi Tatanan Keluarga

Karya tulis semi ilmiah, terkait UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS

Refleksi tentang Delik Korupsi (Sebuah Kajian Historis dan Filosofis atas Rumusan Delik Korupsi Produk Legislasi dan Kodifikasi)

Norma tindak pidana korupsi (delik korupsi) sudah selayaknya dikaji secara komprehensif dan mendalam dalam rangka pengembangan substansi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian norma yang disusun senantiasa bersifat antisipatif dan mampu menjangkau ragam modus baru dalam tindak pidana korupsi di masa mendatang. Dalam kajian ini terdapat perbandingan antara delik korupsi yang merupakan produk legislasi dengan delik korupsi hasil kodifikasi lewat proses hermeneutik atas norma-norma dasar yang sudah ada di dalam KUHP. Proses kodifikasi dilakukan melalui legal reasoning, baik di fakultas hukum maupun hasil anotasi atas putusan-putusan hakim yang sudah inkracht. Pembandingan ini bertujuan untuk menemukan konsep delik korupsi yang sesuai dengan asas-asas dan karakter hukum pidana, bukan mengarah pada karakter hukum administrasi (pemerintahan). Setelah membahas korupsi sebagai konsep hukum, buku ini secara konseptual mengulas tentang kedudukan delik korupsi pada sistem ekonomi yang populer (liberalisme, sosialisme dan campuran). Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan sejarah rumusan delik korupsi di Indonesia, hakekat tindak pidana korupsi dan evaluasi kesesuaian antara rumusan delik korupsi dengan asas-asas hukum pidana. Pembahasan lebih jauh ialah filosofi perumusan delik korupsi sebelum dituangkan ke dalam undang-undang. Berlandaskan kajian filosofi ini arah pengembangan delik korupsi yang selama ini bergeser dari kodifikasi ke proses legislasi perlu dikembalikan ke haluan delik kodifikasi guna mempertahankan karakter hukum pidana dalam pemberantasan korupsi. Karena itu buku ini sangat penting dibaca oleh para legislator, penegak hukum (hakim dan jaksa), pengacara, akademisi hukum, mahasiswa dan masyarakat

Pimpinan Baru KPK dan Mafia Ekonomi

Artikel Semi Ilmia

Prinsip-Prinsip Manajemen Bisnis Keluarga (Family Business) Dikaitkan Dengan Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas (PT)

Family members as owner or majority stakeholders in a company often making deep intervension to their company by ignore principles of business management. Therefore, boards of directors, after pressure by owner, often making decisions which is damaging others. One of that company form is limited corporation (ltd. corp) so that its management must be done professionally. But, professionality of limited corporate management often hampered by strong influence or negative intervension (unhonesty) from owner. Whereas, according to Law number 40 of 2007 regarding to Limited Corporation, corporation is autonomous or independent company in business act and making decision. Therefore, the liability of a limited corporation just limited on its own property. It means that when there is an large unpayable debt of company, owner and board of directors are not involved to get liability of debt even to his individual properties. The autonomy of this limited corporation will give consequencies to its management system that its management must be submit to the law